Dasar Hukum

• PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL;

• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH;

• PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM;

• PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;

• PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH;

• KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/27 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.

• KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 120/27 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.

• SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 462 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES

• SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 463 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES

• SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 0878.A TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM ( JDIH ) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES